aturan pasal yang mengatur tentang jenis perjudian togel. Latar Belakang. aturan pasal yang mengatur tentang jenis perjudian togel

Sistem Hukum Benda System pengaturan hukum benda adalah system tertutup, artinya. khususnya manfaat praktis mengenai penanggulangan perjudian Togel yang di lakukan oleh Polres Magetan di wilayah Magetan dan dapat mengetahui upaya. Pasal 1 Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. TANAH-TANAH YANG AKAN DIBAGIKAN. [09:36]Aturan Pasal Yang Mengatur Tentang Jenis Perjudian Togel Harga pembukaan toko mainan anak-anak tidak mahal, dan harga eceran berkisar antara 0,5 yuan hingga 3 yuan. 2. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang. dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. dengan sistem transaksi langsung adalah perjudian . Apabila dilihat dalam tindak pidana perjudian online yang penulis bahas disini lebih memberlakukan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibandingkan dengan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan Undang-Undang. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan1. Sedangkan perjudian togel online telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Hasil alami adalah: segala sesuatu yang dihasilkan oleh tanah sendiri;Ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yaitu: 1. Sebagai konsekuensi dari Perppu Cipta Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. sementara sudah ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian online ini. Pasal 1 memiliki makna. Proyek kewirausahaan yang direkomendasikan untuk menghasilkan uang: mendirikan bisnis makanan ringan, hot pot. Hal ini tentu menjadi penyebab utama mengapa jenis perjudian ini terus eksis di tengah masyarakat. Berikut hukum mengganggu ketenangan. dilarang oleh undang-undang atau peraturan pidana. Larangan mengenai perjudian telah diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang merubah ancaman pidana dalam Pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana yang berat yaitu sepuluh (10) tahun penjara dan denda sebesar 25 juta rupiah. Pasal 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan,. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Apabila pria dan wanita saling setuju untuk membuat rekaman atau foto pornografi, kemudian si pria. Pasal-pasal yang terdapat dalam Bab VII Perbuatan Yang Dilarang dalam UU RI No 11 Tahun 2008, antara lain: 1. tanah-tanah selebihnya dari batas. 104 tahun 1960) disahkan Presiden Sukarno pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan pada hari itu juga oleh Sekretaris Negara, Tamzil. Pasal 8 . peraturan, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya diskresi yang tanpa berpegang pada peraturan, karena peraturan mengenai masalah tersebut belum ada. Terdapat beberapa pasal yang direvisi pada tahun 2016 terkait UU ITE tersebut. oleh pihak penegak hukum sendiri, penegak hukum masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama untuk menjatuhi pidana terhadap pelaku perjudian online ini, sementara sudah ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian online ini. memiliki cara dan aturan yang berbeda-beda pula. b. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan pemerintah yang mengatur perangkat daerah? Unduh file pdf yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BKN RI. Selanjutnya, pasal 27 ayat (2) UU ITE memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Pengertian penyidik diatur pada pasal 1 ayat 3 Perkap No. Akhir-akhir ini, cukup banyak kasus pencemaran nama baik yang malang melintang di media sosial. online. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian Pasal 1 Menyatakan. Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 501. id) KOMPAS. Jika hukuman pelaku perjudian online dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE No. Bandar memiliki peran penting dalam 4 Hasil wawancara dengan informan kunci. Pemrosesan kue. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 1974. Judi Online adalah jenis perjudian yang dilakukan di Internet. Hakim menilai, Indra Kenz terbukti melanggar UU No. Judi togel sudah lama terjadi di Indonesia, bahkan ketika era orde lama, judi togel sempat dilegalkan. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup,DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 19 Tahun 2016. a. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait perjudian, baik perjudian secara langsung atau perjudian online. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Judi togel sudah lama terjadi di Indonesia, bahkan ketika era orde lama, judi togel sempat dilegalkan. Ini berpotensi menyamaratakan semua jenis. 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri No. Tetapi dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Gambar Pejudian Online - Aturan Pasal Yang Mengatur Tentang Jenis Perjudian Togel . Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut: (1) Diancam dengan kurungan paling lama. 2 Tahun 2017 tidak mengatur lebih detail mengenai Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang Bangun, melainkan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ini dikarenakan togel sendiri masuk kedalam kategori perjudian yang sangat dilarang pemerintah. Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan. , hal. Sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 566. peraturan pelaksana mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan tersebut dari tahun 2003 hingga tahun 2015 belum juga terbentuk. jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut Prof. Pasal dalam KUHP yang Bisa Menjerat Perilaku Bullying. 2. c. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa Pasal yang mengatur dan berkaitan dengan prostitusi, yakni Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 506, dan. PP ini mengatur mengenai pelaksanaan atas beberapa pasal yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017, yaitu ketentuan antara lain mengenai: tanggung jawab dan kewenangan; jenis, sifat Klasifikasi, Layanan Usaha, perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha, dan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi, segmentasi pasar. Bandar wilayah inilah yang memainkan judi togel langsung dengan bandar utama yang memegang sistem perjudian togel. Adapun larangan perjudian togel offline telah diatur dalam pasal 303 KUHP. 1910-296 jo. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan. 000,00 (dua miliar. Pembuat kebijakan merupakan tugas dari aparat maupun pemerintah. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. serta pengetahuan tentang alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel. Undang-undang yang mengatur permaslahan cybercrime di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar Hukum Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan. Perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan terdakwa melangar Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Merujuk pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. 2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Jawa Tengah. Karena setan itu sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia dan menjerumuskan mereka. Secara umum, jika mengalami tindak pidana atau melihat tindak kriminal tersebut, Anda dapat melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi terdekat terlebih dulu. Masysirul-qimar Masysirul-qimar adalah judi yang jelas-jelas menggunakan uang atau harta sebagai taruhannya, meskipun tata cara dan aturan permainannya tidak lazim digunakan oleh orang untuk berjudi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu: Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud Pasal ini meliputi: 1. Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pajak Atas Transaksi yang Melibatkan LPI. nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik,atau teknologi informasi secara umum (di akses 22 Maret 2017). M. Pasal 1 memiliki makna kurang lebih: segala jenis praktik perjudian adalah kejahatan. 1. Undang-Undang yang mengatur hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik (perbuatan pidana) untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Namun, perjudian yang dilarang di Indonesia meliputi: 1. Meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Tentang. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Dasar Hukum. perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan dan tidak ditanggung oleh Instansi Daerah. Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 karena telah mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun. Dengan demikian, artis atau selebgram yang meng- endorse atau mempromosikan judi online dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. AbstractPasal 18 (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat. hal tersebut juga diatur di dalam pasal 303 bis KUHP dan Undang-undang No. Sehingga bisa dikatakan jika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 merupakan dasar hukum utama yang mengatur dan menentukan segala kegiatan asuransi. Di dalam buku ini terdapat pasal demi pasal yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu asas, prinsip dasar, kode etik, kode perilaku, kedudukan, dan status yang dijelaskan secara. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan: 1. BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN. 44 Tahun 2021 dinyatakan di dalam Pasal 2: Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: a. Status | Peraturan terkait | Sejarah. 11 tahun 2008 pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran online yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelangganya. Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang dimaksud berisi ketentuan sebagai berikut. namun melalui bandar judi togel wilayah yang terhubung dengan bandar utama lewat internet. Selain aturan yang sifatnya materil, terdapat juga undang-undang cyber crime formil. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10,. UNR 51-02 adalah regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain-lain yang mengacuBerdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23, terdapat delapan kewajiban pegawai ASN, antara lain sebagai berikut: 1. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, Apalagi didukung dengan kemajuan internet sehingga membuat orang jadi. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28. : 4 Juli 2022 . Penyederhanaan peraturan dapat terlihat dari jumlah bab dan pasal yang terdapat pada Perpres baru ini. Semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. UU No. Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah. Pasal 303 KUHP tentang apa? Pasal 303 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hukum tentang tindak perjudian di Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Peraturan terkait perjudian, sudah diatur dalam beberapa pasal, salah satu yang mengatur pasal perjudian yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP, sedangkan untuk pasal perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE No. Pasal 8 (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), besarannya didasarkan pada golongan dan masa kerja golongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Gaji dan tunjangan. mengatur tentang 21 perjudian, dan memandang sebagai 3Pasal 303 Ayat (3). Domino 2. Hal ini termasuk perubahan terkait Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja atau UU No. Praktik perjudian di Indonesia adalah dilarang. Penting diketahui bagi HR, ini panduan lengkap UU Ketenagakerjaan terbaru di Indonesia akan dibahas Mekari Talenta. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Seperti dalam penelitian Azania, (2013) mengatakan, dalam permainan judi togel terdapat pemanfaatan teknologi yang diterapkan oleh “karyawan” bandar, dengan cara menjalankan judi togel menggunakan teknologiBarang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. 01/201 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik; c. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan PP tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. undian judi yang keluar. KUHP terbaru yang telah diundangkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP turut mengatur. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84AK Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. Dokumen ini mengatur tentang perlakuan perpajakan untuk transaksi yang melibatkan Lembaga Pengelola. ini termasuk Poker Virtual, Kasino, dan Taruhan Olahraga (Sportbook). portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Walaupun ancaman hukumannya telah diperberat, tapi masih banyak saja yangJudi Togel ini berupa kupon dan setiap kuponnya seharga seribu rupiah. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. 1. Pasal 2 Ruang lingkup dalam Peraturan Badan ini terdiri atas: a. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. yang mengatur mengenai dana pensiun; f. 1. Sebanyak 256 tersangka kasus judi di berbagai daerah di Jawa Tengah berhasil ditangkap polisi. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. 11 Tahun 2008 dan UU Pasal 45 Ayat (2) No. Maraknya perjudian togel juga tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut mempengaruhi. Beberapa jenis perjudian yang marak dimainkan di Indonesia adalah domino, poker, sports, live casino, sabung ayam, dan toto gelap yang sering disebut dengan ‘judi togel’. Kedua aturan tersebut dalam mengatasi permasalahan perjudian tidak dapat diterapkan secara konkrit. Upaya non penal yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online yaitu dengan upaya pre-emtif dan upaya. Untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11. Jika hukuman. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jenis judi ‘TOGEL’ ini menggunakan modus yang tergolong. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable. Pada tahun 2003, Indonesia mengesahkan UU No. Berbeda dengan dua kasus bandar judi togel sebelumnya, kasus judi togel yang menyeret MN dan ME ini adalah kasus judi togel online yang mana kasus ini. Allah Ta’ala menjelaskan bahwa judi adalah amalan setan dalam firmannya (yang artinya) : “… (judi) adalah termasuk perbuatan syaitan “. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Narkotika yang telah disahkan di Indonesia sejak tahun 2009 tersebut dianggap kurang memberikan output yang maksimal. 1. Dalam KUHP, kejahatan perjudian diatur dalam dua pasal yakni Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Dalam kebijakan hukum Pidana di Indonesia, ada beberapa aturan yang bisa diterapkan yaitu: Undang-Undang No. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada paragraf. Para ulama sepakat mengharamkan jenis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REKAM MEDIS. Tercatat hanya UU No. dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif; f. Sehingga banyak website yang menawarkan beragam judi online.